Mulai Oktober 2026, kamu punya jalur resmi untuk menyelesaikan sengketa dengan penyelenggara sistem pembayaran di luar pengadilan. OJK dan BI menandatangani kesepakatan bersama pada 16 November 2026 untuk memperkuat lembaga penyelesaian sengketa itu.
Apa yang terjadi
Pada 16 November 2026, OJK dan Bank Indonesia menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama tentang tata cara kerja sama penyelesaian sengketa konsumen sektor keuangan. Penandatanganan dilakukan dalam acara Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027) di Jakarta. Yang menandatangani adalah Kepala Eksekutif OJK Dicky Kartikoyono dan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta.
Kesepakatan ini memperluas cakupan LAPS SJK, yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Sebelumnya LAPS SJK sudah beroperasi sejak 1 Januari 2021 di bawah persetujuan OJK. BI baru memberikan persetujuan pada 6 Oktober 2026 agar LAPS SJK juga menangani sengketa dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.
Mekanismenya berlapis. Pertama, konsumen harus melapor dulu ke perusahaan keuangan melalui jalur internal mereka, yang disebut IDR atau Internal Dispute Resolution. Kalau tidak ada kesepakatan, konsumen baru bisa membawa sengketa ke LAPS SJK melalui jalur EDR atau External Dispute Resolution. Pilihan terakhir tetap pengadilan, sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Apa artinya buat dompetmu
Buat kamu yang pernah bermasalah dengan bank, pinjaman online, asuransi, atau kini juga dompet digital dan sistem pembayaran lainnya, ada jalur resmi yang bisa ditempuh selain pengadilan. LAPS SJK dirancang dengan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses. Artinya, proses ini dimaksudkan lebih terjangkau dan lebih cepat dibanding gugatan di pengadilan, meski hasilnya tetap bergantung pada kasus masing-masing.
Rilis ini tidak memuat angka biaya, batas nilai sengketa, atau tenggat waktu penyelesaian, sehingga simulasi angka tidak bisa dibuat. Dampaknya bersifat kualitatif: kalau kamu merasa dirugikan oleh penyelenggara sistem pembayaran dan keluhan ke perusahaan tidak ditanggapi dengan memuaskan, kini ada jalur formal di luar pengadilan yang diakui dua otoritas sekaligus.
Angkanya
| Tanggal operasi LAPS SJK LAPS SJK mulai beroperasi setelah mendapat persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 | 1 Januari 2021 fakta |
| Persetujuan BI untuk LAPS SJK BI menyetujui LAPS SJK untuk menangani sengketa di sistem pembayaran | 6 Oktober 2026 fakta |
| Tanggal penandatanganan kesepakatan OJK dan BI menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK | 16 November 2026 fakta |
Risikonya, atau yang belum pasti
- Rilis tidak menyebut batas nilai sengketa yang bisa ditangani LAPS SJK, sehingga belum jelas apakah semua jenis kerugian bisa diajukan.
- Proses IDR di perusahaan harus dilalui lebih dulu sebelum bisa ke LAPS SJK; kalau perusahaan lambat merespons, waktu penyelesaian total bisa lebih panjang dari yang diharapkan.
- Kesepakatan ini baru menetapkan kerangka kerja sama OJK dan BI; kesiapan operasional LAPS SJK untuk menangani sengketa sistem pembayaran masih disebutkan sebagai hal yang perlu terus diperkuat.
Coba: Rp5 juta ditaruh di mana? → Belajar: dasar keuangan
Menemukan kesalahan? Kabari kami di halo@timbang.id. Setiap koreksi kami catat di artikel ini.
Sumber
- OJK dan BI Perkuat Layanan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Keuangan — OJK · Siaran Pers, 17 November 2026. Diakses 18 November 2026.
- OJK Mengajar: Pelajar Surakarta Belajar Hindari Jebakan Keuangan Digital
- OJK Perbarui Aturan Rencana Bisnis Bank, Ini Artinya bagi Nasabah
- Pinjam Rp5 juta setahun: kartu kredit, KTA, paylater, atau pinjol?
- OJK Cabut Izin LKM Gapoktan Sumber Usaha Kajen, Ini yang Perlu Kamu Tahu
- ISEF 2026: Blended Finance Syariah Buka Akses Modal untuk UMKM




