OJK resmi menerbitkan aturan baru soal kepemilikan Bursa Efek pada 17 September 2026. Aturan ini membuka jalan bagi masyarakat umum untuk kelak memiliki saham bursa, sesuatu yang sebelumnya tidak dimungkinkan.
Apa yang terjadi
OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek, yang berlaku sejak 17 September 2026. Pengumuman resminya dikeluarkan pada 21 September 2026. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberi mandat kepada OJK untuk mengatur hal ini.
Aturan ini menjadi landasan hukum bagi proses yang disebut demutualisasi, yaitu perubahan struktur kepemilikan Bursa Efek dari yang semula hanya boleh dimiliki anggota bursa menjadi dapat dimiliki siapa saja, termasuk orang perseorangan dan badan hukum Indonesia yang bukan anggota bursa. Selama ini, kepemilikan bursa bersifat tertutup atau ‘mutual’, artinya hanya anggota komunitas bursa yang bisa menjadi pemilik.
Ada sejumlah batasan yang diatur. Setiap pemegang saham hanya boleh memiliki maksimal 5% saham Bursa Efek. Kepemilikan di atas 5% butuh persetujuan OJK. Tidak satu pun pihak boleh menguasai lebih dari 50% saham bursa, baik langsung maupun lewat perusahaan afiliasinya. Direksi dan komisaris bursa pun harus melewati penilaian uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK sebelum menjabat.
Apa artinya buat dompetmu
Buat kamu yang berinvestasi di pasar modal, perubahan ini menyentuh fondasi tempat transaksi saham berlangsung. Demutualisasi dirancang agar bursa lebih transparan dan efisien karena struktur kepemilikannya lebih terbuka dan diawasi lebih ketat oleh OJK. Tata kelola yang lebih kuat secara umum berarti risiko konflik kepentingan di tingkat bursa dapat ditekan.
Belum ada angka spesifik dalam rilis ini yang dapat dijadikan simulasi perhitungan langsung ke dompetmu, seperti biaya transaksi atau imbal hasil tertentu. Dampaknya ke investasi kamu lebih bersifat struktural: aturan ini mengatur siapa yang boleh memiliki dan mengendalikan bursa, bukan mengatur biaya atau keuntungan investasi secara langsung. Perubahan terhadap pengalaman berinvestasi sehari-hari bergantung pada bagaimana proses demutualisasi ini berjalan ke depan.
Angkanya
| Batas maksimal kepemilikan saham bursa per pihak (tanpa persetujuan OJK) Pemegang saham tidak boleh memiliki lebih dari 5% saham Bursa Efek tanpa persetujuan OJK | 5% fakta |
| Batas kepemilikan mayoritas yang dilarang Tidak satu pun pihak boleh menguasai saham bursa secara mayoritas, langsung maupun lewat afiliasi | Lebih dari 50% fakta |
| Nomor peraturan Peraturan OJK tentang Pemegang Saham Bursa Efek | POJK Nomor 13 Tahun 2026 fakta |
| Tanggal berlaku Tanggal peraturan diundangkan dan mulai berlaku | 17 September 2026 fakta |
Risikonya, atau yang belum pasti
- Aturan ini baru menjadi landasan hukum. Proses demutualisasi yang sesungguhnya belum tentu selesai dalam waktu dekat, dan jadwal pelaksanaannya tidak disebutkan dalam rilis ini.
- Dampak nyata ke investor ritel bergantung pada tahapan lanjutan yang belum diumumkan, termasuk apakah saham bursa kelak ditawarkan ke publik umum dan dengan mekanisme apa.
- Keterbukaan kepemilikan bursa tidak otomatis berarti biaya transaksi atau kondisi pasar berubah langsung. Efisiensi yang dijanjikan masih perlu dibuktikan lewat implementasi.
Coba: Rp5 juta ditaruh di mana? → Belajar: Saham
Sumber
- OJK Terbitkan Peraturan Tentang Pemegang Saham Bursa Efek — OJK · Siaran Pers, 21 September 2026. Diakses 1 Oktober 2026.
- OJK Mengajar: Pelajar Surakarta Belajar Hindari Jebakan Keuangan Digital
- OJK Rilis Aturan Siber Pinjol: Apa Dampaknya buat Data Kamu
- Pinjam Rp5 juta setahun: kartu kredit, KTA, paylater, atau pinjol?
- OJK Cabut Izin LKM Gapoktan Sumber Usaha Kajen, Ini yang Perlu Kamu Tahu
- OJK Paparkan Reformasi Asuransi dan Dana Pensiun di Forum OECD




